SEPUTAR EKONOMI ISLAM

SEPUTAR EKONOMI SYARIAH “Islamic Economics is Social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam.” (Abdul Mannan) By: EDWARN ABAZEL STYLE

Jumat, 19 September 2014



Jaminan Produk Halal,Seberapa Pentingkah?
Eddy Suwarno,20 september 2014
Seiring dengan begitu banyaknya kasus produk makanan ataupun non makanan yang mengandung zat yang diharamkan. Maka, sudah sepatutnya pemerintah memberikan jaminan dan pengawasan produk halal dan haram yang ada di pasar.
Jika orang Barat memiliki kredo, You are what You eat. Begitu pula dengan kita sebagai umat Muslim, setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, akan memberikan dampak luar biasa, bagi kesehatan maupun keberkahan dalam hidup. Namun, apakah kita yakin selama ini semua yang kita konsumsi itu semuanya halal? Belum lama kasus biscuit bourbon (republika,29/5) yang mengandung babi beredar di masyarakat, sampai tulisan ini dibuat tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelanggar atau produsen yang secara sengaja/tidak sengaja menjual biscuit tersebut.
Kasus bakso daging celeng atau daging babi hutan (detik,5/5) yang sengaja diolah untuk dijual kepada masyarakat juga menghentakkan kesadaran umat Islam, bahwa selama ini banyak pedagang bakso membeli daging celeng dengan harga lebih murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penggunaan rhum atau sejenis minuman keras dengan alcohol di atas 10% sebagai campuran kue untuk menambah kenikmatan makanan sering kali terjadi. Sayangnya banyak sekali umat muslim yang tidak menyadari hal tersebut.
Kasus sapi gelonggongan (2013), rumah potong hewan (republika,12/5) yang ternyata hampir 90% belum bersertifikat halal, kasus ayam tiren (2012) ternyata menjadi kasus yang sering berulang dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana kita dapat meyakinkan diri kita bahwa semua yang dikonsumsi adalah halal.
Mengapa halal begitu menjadi penting, karena halal adalah bagian dari cara hidup yang telah diatur dalam Islam, yang tujuannya pasti untuk kebaikan manusia itu sendiri. Halal yang dimaksud disini menurut kesepakatan ulama adalah halal dalam substansinya, cara mendapatkannya, maupun proses pembuatannya.
Secara substansi maksudnya segala makanan yang tidak diharamkan Allah swt seperti bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah swt. Cara mendapatkannya sudah cukup jelas, yaitu bukan hasil mencuri, berjudi, korupsi, menipu dan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam.
Sedangkan halal dalam proses pembuatannya adalah dengan cara memperhatikan bahan-bahan yang sering dipakai dalam mengolah makanan, juga proses dari hulu sampai hilir harus sesuai dengan kaidah Islam. Jangan sampai karena mengutamakan kenikmatan makanan sehingga bahan apapun digunakan seperti penggunaan rhum untuk membuat kue atau steak dan arak untuk memasak, yang sudah jelas bahwa bahan tersebut haram.
Seiring dengan begitu banyaknya kasus produk makanan ataupun non makanan yang mengandung zat yang diharamkan. Maka, sudah sepatutnya pemerintah memberikan jaminan dan pengawasan produk halal dan haram yang ada di pasar. Jaminan produk halal bagi masyarakat muslim di Indonesia adalah hak konstitusional warga yang harus dijalankan pemerintah seperti tercantum dalam UUD 1945. Bahwa setiap warga Negara dilindungi sepenuhnya untuk dapat memeluk dan menjalankan ibadah agama nya. Mengkonsumsi makanan yang halal dan thayib sudah jelas adalah bagian dari kewajiban setiap muslim dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt.
Untuk itu pemerintah wajib untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum yang jelas bahwa semua makanan, minuman, obat-obatan, bahan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik yang dijual di masyarakat telah memiliki kandungan halal serta thayib. Namun sayangnya, sampai saat ini kepastian jaminan tersebut belum dapat kita peroleh. Rancangan Undang Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang digadang gadang sejak tahun 2006 sampai saat ini belum selesai juga. Padahal pada tahun 2011 RUU JPH telah masuk menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) yang diprioritaskan untuk segera dituntaskan. Namun, karena permasalahan kewenangan dan sifat sertifikasi yang tak kunjung disepakati antara DPR dan pemerintah, menjadikan RUU JPH ini belum menemukan titik terang.
Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal yang melibatkan sejumlah kementrian yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Kementerian Pertanian. Berujung pada keinginan Kementrian Agama selaku pemerintah untuk memegang otorisasi sertifikasi halal yang selama 23 tahun sudah dijalankan oleh MUI.
Pemerintah juga menginginkan sertifikasi bersifat sukarela, sehingga tidak menjadi beban bagi para pelaku usaha, sedangkan MUI berharap sertifikasi halal bersifat wajib, demi melindungi konsumen muslim dari barang-barang haram. Terlepas siapapun yang memiliki kewenangan tersebut, masyarakat hanya berharap jangan sampai masalah tersebut menjadi alat politik dan kekuasaan yang akhirnya dapat merugikan masyarakat.
Pembagian kewenangan antara pemerintah dan MUI seperti yang disarankan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bisa dijadikan pertimbangan. DPD menyarankan agar MUI tetap sebagai lembaga penjamin halal dan LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa kehalalannya, sebagaimana yang sudah dijalankan selama ini. Sedangkan pemerintah berperan sebagai regulator, pembina, pengawas, dan penegak hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
Untuk masalah biaya, disarankan bagi para pelaku usaha kecil ditanggung oleh Negara melalui APBN. Sedangkan untuk para pelaku usaha besar, biarkanlah mereka membayar sesuai dengan ketentuan. Namun, yang perlu diantisipasi adalah potensi terjadinya suap menyuap karena menyangkut biaya yang dibebankan kepada pelaku industry. Pemerintah hendaknya menyediakan payung hukum yang jelas dan layanan administasi yang optimal dan transparan, untuk mencegah hal itu terjadi.
Secara ekonomi, potensi adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal ternyata sangat besar, data yang diperoleh dari State of the Global Islamic Economy Report 2013 yang disusun Thomson Reuters dan Dinar Standard menyebutkan bahwa secara global, pada tahun 2012 muslim membelanjakan 1,088 miliar dolar AS untuk makanan halal. Pada tahun 2018, angkanya diperkirakan menjadi 1,626 miliar dolar AS, artinya ada kenaikan sekitar 49% selama 5 tahun kedepan untuk konsumsi makanan halal di seluruh dunia.
Jika pemerintah Indonesia mampu menangkap peluang ini, maka kehadiran RUU JPH menjadi penting untuk memberikan kepastian bagi wisatawan muslim untuk datang ke Indonesia. Selain makanan halal, pada tahun 2012 juga, belanja muslim global pada obat halal mencapai 70 miliar dolar AS dan pada tahun 2018 diperkirakan meningkat jadi 97 miliar dolar AS, artinya kesadaran muslim dunia untuk menggunakan obat-obatan halal meningkat sekitar 39% untuk lima tahun mendatang. Hal ini menunjukkan pemahaman yang lebih luas dalam mengkonsumsi obat, bahwa tujuan utama mengobati itu memang penting, namun kehalal-an obat juga menjadi prioritas utama.
Thomson Reuters dan Dinar Standard juga memaparkan bahwa belanja muslim global di dunia untuk kosmetika halal pada tahun 2012 mencapai 26 miliar dolar AS dan pada tahun 2018 diprediksi mencapai 39 dolar AS atau meningkat sekitar 50% dari lima tahun sebelumnya. Selain itu, belanja wisatawan muslim global untuk wisata syariah pada 2012 sebesar 137 miliar dolar AS, pada 2018 akan meningkat menjadi 181 miliar dolar AS atau ada peningkatan sebesar 32%. Seperti diketahui bahwa Malaysia menjadi tujuan utama para wisatawan muslim dunia, diikuti oleh Uni Emirat Arab, Turki dan Indonesia di urutan kedua, ketiga dan keempat.
Di antara beberapa faktor yang menjadikan Malaysia sebagai tujuan utama wisatawan Muslim dunia, adalah kemudahan untuk mendapatkan makanan halal. Kemudahan ini bisa diartikan bahwa pemerintah Malaysia mampu memberikan rasa nyaman dan keyakinan para wisatawan untuk mendapatkan makanan halal, dengan banyaknya restoran atau rumah makan yang memiliki sertifikasi halal. Jika di Indonesia RUU JPH masih dalam pembahasan yang belum bisa dipastikan kapan selesainya, Malaysia sudah mampu bergerak sepuluh kali lebih cepat, sehingga mampu menangkap peluang dari potensi yang ada. Wallahu’alam