SEPUTAR EKONOMI ISLAM

SEPUTAR EKONOMI SYARIAH “Islamic Economics is Social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam.” (Abdul Mannan) By: EDWARN ABAZEL STYLE

Rabu, 05 November 2014



Pengelolaan Dana Non Halal untuk Pemberdayaan Masyarakat Menurut Fikih Islam

Oleh: Eddy Suwarno

 

Bagaimana ketentuan fikih dana non halal di lembaga keuangan syariah? Bagaimana penyalurannya? Bolehkah disalurkan untuk program pemberdayaan masyarakat?
Ilustrasi operasional Perbankan Syariah. Terkadang didapati pendapatan/ dana non halal. Bagaimana penyalurannya? Foto: Bank Syariah Bukopin
Pada praktiknya, saat ini dana-dana non halal menjadi  bagian dari dana yang tidak bisa dihindarkan, seperti dana CSR-nya Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), dana ta’zir Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kedua hal tersebut di antara contoh dana non halal yang dikelola, baik langsung atau ataupun melalui lembaga sosial. Dana non halal yang menjadi dana potensial dan signifikan untuk memenuhi hajat sosial masyarakat karena jumlah dananya yang tidak sedikit.
Dalam kajian fikih, pertanyaan yang mengemuka adalah: Bagaimana ketentuan hukum dana non halal tersebut? Bagaimana penyalurannya? Bolehkah disalurkan untuk program pemberdayaan masyarakat?
Kriteria dan hukum pendapatan non halal
Dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairi al-mayru’).([1]) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu:
a)      Usaha Lembagakeuangankonvensional,  seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
b)      Melakukaninvestasipadaemiten (perusahaan) yang padasaattransaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari pada modalnya.
c)       Perjudiandanpermainan yang tergolongjudiatauperdagangan yang terlarang.
d)      Produsen, distiributor, sertapedagangmakanandanminuman yang haram
e)      Produsen, distributor danataupenyediabarang-barangataupunjasa yang merusak moral ataubersifatmudarat.([2])
Fatwa DSN menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang umumnya terjadi di Bursa Efek.Oleh karena itu usaha non halal tidak terbatas pada limau saha tersebut,tetapi banyak lagi transaksi  yang dilarang, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan, dan suap.
Ketentuan dana yang sepenuhnya haram
Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan, bahwa dana yang tidak halal adalah pendapatan dari usaha yang tidak halal, seperti :
a)      Bunga atas transaksi pinjaman
b)      Dividen dari transaksi emiten (dengan prosentase utang non halal lebih dominan dari modalnya).
c)       Pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman memabukkan, barang yang merusak moral dan atau menimbulkan mudharat.
Dana – danatersebut itu diharamkan menurut Islam, sebagaimana nash-nash yang melarangkan transkasi ribawi, maisir, khamr, dan lain sebagainya.
Hukum pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan non halal([3])
Secara umum, ada dua pendapat ulama tentang hukum masalah ini, yaitu sebagai berikut: ([4])
Pendapat pertama:  Sebagian ulama berpendapat, bahwa dana halal yang bercampur dengan dana non halal itu hukumnya haram. Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) termasuk di antara yang berpendapat bahwa dana tersebut dikategorikan dana haram, sebagaimana dilansir dalam keputusannya sebagai berikut: ([5])
Keputusan  lembaga Fikih Islam no. 7/1/65, pada perteman ke 7: bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha yang haram, seperti, transaksi ribawi,  memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram.Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang- kadang melakukan  transaksi  yang haram, seperti transaksi ribawi, dan sejenisnya, walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut itu  adalah usaha yang halal.
Di antara dalil (istisyhad) yang digunakan adalah kaidah fikih berikut:Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram.
Sesuai kaidah fikih ini, jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum keseluruhan dana tersebut. ([6])
Pendapat kedua: Sebagian ulama berpendapat, bahwa jika dana yang halal lebih dominan dari pada dana non halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal. ([7]) Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut:
  1. Kaidah fikih:Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan.([8])
  2. Maslahat (al-Hajah asy-syar’iyah): Kebutuhan perusahaan syariah untuk melakukan usaha dan bisnisnya tersebut supaya bisa bertahan menunaikan misinya menghindari praktik bisnis ribawi dan memberikan alternatif berupa praktik yang halal.([9])
Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya :
Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut :
jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.([10])
An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:
jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur  dengan dana halal yang terbatas , maka dana tersebut  boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti,  maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara’.([11])
Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai berikut:
Adapun   orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh. Karena jika sesorang menjual 1000 seharga 1.200,  maka yang haram adalah marginnya saja. jika pendapatannya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur , maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana miliki dua orang syarik, dana  syirkah telah  bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut.
Jika ditelaah, pendapat yang kuat (rajih) adalah pendapat kedua yang menegaskan bahwa:
a)      Jika dana halal itu lebih dominan, maka seluruh dana tersebut menjadi halal
b)      Jika dana halal sama atau lebih sedikit, maka prosentase dana haram harus dikeluarkan. Sedangkan dana yang tersisa hukumnya halal.
Pendapat yang kedua itu lebih tepat untuk diterapkan, karena beberapa hal:
a)      Umum al-balwa, maksudnya dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis dan atau selain bisnis.
b)      Raf’ul haraj wal hajah al-ammah (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum), di antaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami ; regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi, sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.([12])
c)       Muro’atqowa’id al-katsrahwa al-ghalabah, maksudnyastandar hukum adalah bagian lebih dominan.([13]),
d)      Kaidah sebagian fuqaha tentang tafriqshafqah(memisah transaksi halal dari transaksi yang haram).([14])
Dana non halal tidak untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya
Para ulama sepakat tentang dua hal penting:
Pertama, Pendapatan non halal hukumnya haram, oleh karena itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apapun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.
Kedua, Modal usaha tetap halal, jika bersumber dari usaha yang halal.
Ketiga, Pendapatan non halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Sebagaimana penjelasan dalam StandarSyariah AAOIFI Bahrain sebagai berikut:
Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupundengancarahilah, sepertidigunakanuntukmembayarpajak. ([15])
Sesuai juga dengan kaidah fikih: Setiap pendapatan yang tidak bisa dimiliki, maka (pendapatantersebut) tidak bisa diberikan (kepada pihak lain).
Pengelolaan Dana non halal untuk program pemberdayaan masyarakat
Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fatwa (al-fatawadan an-nawazil), para ulama berbeda pendapat tentang obyek atau pihak penerima dana non halal, yaitu sebagai berikut:
Pertama, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlalih al-ammah), seperti pembangunan jalan raya, MCK.
Kedua,sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair), baik fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.
Menurut penulis, sumber perbedaan pendapat di  atas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut.
Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk mashalih ‘ammah, itu berdasarkan pan dangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya.
Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penrimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan  utnuk pembangunan fasilitas publik yang dimliki oleh masyarakat secara umum.
Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkanpandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapihalalbagi penerimanya.
Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program perberdayaan masyarakat.
Pendapat kedua ini memiliki landasan hukum baik dari aspek nash dan maqashidnya, yaitu di antaranya:
HaditsRasulullah Saw
Sesuai dengan ucapan Rasulullah Saw kepada Shahabiyyah Barirah ketika menyerahkan kepada Rasulullah Saw. Maka Aisyah R.A. berkat : Sesungguhnya daging itu termasuk sedekah, dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. Kemudian Rasulullah Saw menjawab: ‘Sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita.’
Hadits di atas memberikan dilalah (makna), bahwadana non halal itu bisa disalurkan dan dikonsumsi untuk/ oleh pihak penerima sedekah seperti faqir, miskin, dan sebagainya.
Atsar
Al-Hasan r.a pernah ditanya tentang taubat al-ghal (orang yang mengambil harta ganimah sebelum dibagikan atau sebelum pasukan berpencar). Al-Hasan menjawab : ia harus bersedekah dengan harta tersebut.
Mashlahat
(1)    Dana non halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untukf aqir miskin dan pihak yang membutuhkan.
(2)    Dana non halal itu haram bagi pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut), tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan, status dana tersebut halal bagi penerimanya,baik entitas pribadi seperti faqir miskin,ataupun entitas lembaga seperti yayasan sosial, pendidikan. Al-Qardhawi menjelaskan: ‘Menurut saya dana non halal itu kotor (khabits) dan haram bagi pihak yang mendapatkannya, tetapi halal bagi (penerimanya, seperti) orang-orang faqir dan kebutuhan sosial. Karena dana tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan faktor tertentu.’
(3)    Program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk tuntuk tujuan jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih besar dan jangka panjang (fiqh ma’alat dan fiqh aulawiyyat)