SEPUTAR EKONOMI ISLAM

SEPUTAR EKONOMI SYARIAH “Islamic Economics is Social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam.” (Abdul Mannan) By: EDWARN ABAZEL STYLE

Rabu, 05 November 2014



WAKAF BANK SYARIAH

Oleh: Eddy Suwarno

Bank syariah masih tampak setengah hati menjadikan wakaf tunai sebagai bagian dari produk dan jasa yang ditawarkannya. Padahal, wakaf bank syariah berpotensi mendongkrak pangsa pasar bank syariah yang belum juga tembus 5 persen.
Direktur Utama Bank Syariah Bukopin, Riyanto bepose di depan poster layanan wakaf tunai di BSB. Foto: Bank Syariah Bukopin
Setelah melalui bulan Ramadhan yang panjang, setiap Muslim pasti berharap mendapatkan hikmah Ramadhan yang mulia. Yakni dengan melanjutkan sikap kebaikan yang telah purna dilatih satu bulan lamanya, untuk diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Hingga Ramadhan selanjutnya menyapa.
Sebagai institusi penyangga pelaksanaan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa, bank syariah pula turut merajut keberlangsungan nilai-nilai Ramadhan ini. Sebagiannya dengan terus mengoptimalkan fungsi sosial yang yang selama bulan Ramadhan gencar dilaksanakan. Sebab sebagai entitas syariah, bank syariah tentu senantiasa berupaya agar peran dan manfaatnya dapat disebar kepada lebih banyak masyarakat.
Salah satu amanah yang diemban bank syariah seperti termaktub dalam undang-undang no. 41 tahun 2004 adalah menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dengan mandat ini, bank syariah diharapkan dapat turut serta mendorong pergerakan wakaf secara masif dan terutama memperbaiki pola pengelolaan wakaf agar lebih efektif lagi ke depannya.
Namun setelah 10 tahun undang-undang tersebut disahkan, dampak signifikan yang diharapkan dari dorongan regulasi ini belum terlihat optimal. Bahkan jumlah wakaf yang diterima masih jauh dari perkiraan potensialnya. Beberapa pengelola wakaf yang menggunakan bank syariah sebagai mitra penerima wakaf, nyatanya hanya menjadikan bank syariah sebagai tempat penampungan. Demikian pula bank syariah, setengah hati menjadikan wakaf uang sebagai bagian dari produk dan jasa yang ditawarkan. Karenanya dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mendorong pelaksanaan wakaf ini agar lebih produktif dan berdaya guna besar bagi masyarakat.
Banyak landasan mengapa bank syariah diharapkan dapat menjadi satu jalan keluar bagi pengembangan wakaf secara produktif di Indonesia. Pertama, bahwa saat ini aset wakaf sangat minim berbentuk aset likuid. Kebanyakan berupa aset tetap berupa tanah dan bangunan tempat ibadah. Sebagiannya malah dibiarkan (idle) dan kalaupun digunakan berbiaya sangat tinggi. Selain itu, persoalan kedua yang sangat penting diselesaikan adalah terletak pada minimnya pengawasan pengelolaan aset wakaf itu sendiri. Di mana sebagian besar pengelola menjaga aset wakaf sebagai pekerjaan sekundernya (part-time job), dengan kualifikasi pengetahuan pengelolaan keuangan yang belum memadai. Sehingga akhirnya, aset wakaf tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Kehadiran bank syariah sebagai pemain kunci dalam pendayagunaan wakaf di Indonesia diharapkan dapat mengisi kekosongan kualifikasi finansial yang selama ini menjadi kekurangan nadzir pengelola wakaf. Dengan mengoptimalkan nasabah bank syariah yang ada saat ini dan meningkatkan sosialisasinya, bank syariah diharapkan dapat memberikan stimulan pada produk wakaf uang yang diamanahkan kepadanya untuk dikelola dalam bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Di mana imbal hasil dari pembiayaan tersebut kemudian menjadi subsidi yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam sarana yang dipilih.
Efektivitas pengelolaan portofolio investasi, manajemen risiko yang tangguh, dan likuiditas yang terjaga, diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal. Sehingga imbal hasil ini dapat secara simultan dan berkesinambungan menjadi fungsi sosial yang dilayankan oleh bank syariah kepada masyarakat.
Adapun langkah praktis untuk merealisasikan hal ini dapat mengacu pada beberapa peluang berikut; Pertama, data bank Indonesia menyebutkan bahwa saat ini bank syariah telah mampu mengumpulkan dana pihak ketiga sekitar 180 triliyun rupiah. Jika dari dana tersebut didapatkan imbal hasil 5% p.a, maka diperoleh sekitar 9 triliyun rupiah. Dana tersebut bila digunakan untuk pemberian manfaat sosial tentu sangat besar. Ambil saja satu contoh program pemerintah yang sedang sangat dibutuhkan saat ini, yakni berupa pemberian jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk memperoleh pelayanan kesehatan minimum bagi sekitar 28 juta rakyat Indonesia yang miskin, dibutuhkan dana sekitar 8,7 triliyun per tahun. Dengan asumsi iuran per bulan per orang sebesar 25.500 rupiah. Dengan menggunakan imbal hasil atas pengelolaan dana pihak ketiga bank syariah, telah cukup mampu untuk menutupi kebutuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut.
Kedua, Bank syariah dapat memilih apakah menyisihkan 5% dari keuntungannya sebagai wakaf maupun dengan cara mengajak seluruh nasabah loyalnya maupun masyarakat pada umumnya untuk berwakaf di bank syariah. Dengan pilihan produk dapat berupa deposito dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Sebab berdasarkan penelitian Endang Ahmad Yani (2010) dari 1800 responden di enam kota di Indonesia yang diteliti, Deposito sementara masih menjadi pilihan utama dalam investasi syariah, sebab lebih dari 60% masyarakat belum mengenal investasi syariah, selain itu. Dengan 38,35% responden memilih berdeposit dengan nilai berkisar antara Rp.100.000 – Rp.500.000.
Pilihan ini merupakan langkah apik untuk meningkatkan pangsa pasar bank syariah yang belum juga tembus 5 persen. Bank syariah dituntut memiliki inovasi baru untuk meningkatkannya. Apalagi bila mengacu pada tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih sangat minim. Dengan pengawasan ketat dari regulator, bank Syariah diperkirakan mampu untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaiknya.