SEPUTAR EKONOMI ISLAM

SEPUTAR EKONOMI SYARIAH “Islamic Economics is Social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam.” (Abdul Mannan) By: EDWARN ABAZEL STYLE

Minggu, 23 November 2014

EDISI BBM 2014




BBM Naik, Rakyat Miskin Bertambah 6 Juta Jiwa


Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah sejak Selasa (18/11) dipastikan akan menambah jumlah rakyat miskin Indonesia sebesar 2,35 persen atau sekitar 6 juta jiwa. Hal tersebut berdasarkan kajian Dompet Dhuafa belum lama ini.
Berdasarkan kajian Dompet Dhuafa, bila dikalkulasikan dengan data rakyat miskin dari BPS pada bulan Maret 2014, maka total jumlah rakyat miskin akan menjadi 34 juta jiwa. Pengangguran juga dipastikan akan naik. Diperkirakan akan ada penambahan sebesar 2 juta jiwa menjadi pengangguran.
“Dampaknya memang sistemik. Kondisi inflasi naik. Imbasnya daya beli akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi otomatis menurun. Dampaknya lapangan pekerjaan pun akan berkurang. Di sinilah peran lembaga zakat diharapkan dapat membantu menangani dampak kenaikan BBM tersebut,” ujar Presiden Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini, dalam siaran pers yang diterima mysharing, Selasa (18/11).
Ahmad pun menyayangkan kenaikan BBM karena akan semakin membuat rakyat kalangan menengah ke bawah merasakan dampaknya. Pasalnya, kalangan menengah yang tengah bertumbuh dapat terjerembab di lubang kemiskinan. Kenaikan BBM dinilai menjadi momen para lembaga zakat dan pegiat filantropi lainnya agar lebih giat bekerja dan bersinergi mengatasi kemiskinan.
“Dompet Dhuafa sendiri dalam hal ini terus berkomitmen dalam kiprahnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengembangan sosial untuk melayani dan memberdayakan kaum dhuafa yang dipastikan akan bertambah pasca kenaikan BBM,” kata Ahmad.
Sementara, terkait dengan program pemerintah yang dirilis baru-baru ini sebagai upaya penanggulangan imbas kenaikan BBM ini seperti Kartu Indonesia Sehat, Dompet Dhuafa Dalam hal ini terus mengawal implementasi program tersebut di lapangan.
 


Standardisasi Produk Keuangan Syariah Mengacu Pada Tiga Hal Ini!
Pada dasarnya setiap akad/perjanjian yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah tanah air harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai sumber hukum dalam operasional produk keuangan syariah, selain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Namun, acapkali sengketa masih saja terjadi.
Kepala Bagian Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Setiawan Budi Utomo, menuturkan jika suatu akad tidak dibuat dengan menggunakan konstruksi yang ditetapkan DSN MUI, maka akad tersebut menjadi akad yang cacat hukum dan lemah yang berpotensi untuk dibatalkan demi hukum.
“Ada asumsi bahwa perjanjian standar yang dirancang oleh perbankan syariah belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan muamalah syariah secara substantif sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN karena adanya beberapa klausul perjanjian masih dipengaruhi atau berpedoman pada perjanjian produk perbankan konvensional,” katanya dalam Seminar Standarisasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah, Kamis (20/11). Baca: Pentingnya Standarisasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah
Setiawan memaparkan standardisasi produk jasa keuangan syariah secara prinsip mengacu pada tiga hal. Pertama, prosedur standar berupa Standard Operating Procedure (SOP) yang harus ditempuh oleh lembaga penyedia jasa keuangan syariah dalam operasional produknya. Kedua, pedoman standar dalam menyusun kontrak baku yang akan digunakan dalam membuat perjanjian dengan nasabah. Ketiga, cakupan standar materi atau substansi yang harus dimuat dalam klausul perjanjian yang disesuaikan dengan fatwa DSN MUI dan prinsip syariah pada umumnya, di samping prinsip kehati-hatian dan good governance serta memenuhi standar market conduct.
Menurutnya, standarisasi produk jasa keuangan syariah yang secara praktis dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis syariah, sekaligus sebagai panduan yang memudahkan para notaris dan pelaku keuangan syariah. Dengan demikian, kepatuhan dan kesesuaian terhadap prinsip syariah dapat dijamin untuk melindungi kepentingan dan keadilan bagi semua pihak.