SEPUTAR EKONOMI ISLAM

SEPUTAR EKONOMI SYARIAH “Islamic Economics is Social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam.” (Abdul Mannan) By: EDWARN ABAZEL STYLE

Senin, 01 Desember 2014

Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional

Surabaya Didapuk Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional
Industri keuangan syariah Indonesia telah berusia lebih dari dua dekade. Namun pangsa pasarnya masih berada di bawah 10 persen. Demi menggenjot kinerja industri keuangan syariah, sejumlah pemangku kepentingan pun bersinergi membentuk Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional yang berada di Jawa Timur.
Surabaya Didapuk Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah NasionalPembentukan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional menjadi salah satu perwujudan kesepakatan bersama Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan para pondok pesantren di Jawa Timur. Kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo; Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad; Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo; serta para pimpinan Pondok Pesantren di Jawa Timur ini disebut juga sebagai Deklarasi Surabaya.
Sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, Rabu (5/11), Deklarasi Surabaya merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai regional ekonomi syariah terbesar di Indonesia yang mengintegrasikan sektor keuangan dengan sektor riil berbasiskan ekonomi rakyat yang bermitra dengan industri menengah dan besar.
Hari ini, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dengan pesantren-pesantren yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Baca: Perluas Keuangan Inklusif, Bank Indonesia Gandeng Pesantren
“Implementasi Nota Kesepahaman ini untuk pertama kalinya akan dilakukan di wilayah Jawa Timur dengan pertimbangan potensi pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 6.000 lembaga serta sejalan dengan rencana pemerintah untuk menjadikan Surabaya sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional. Selanjutnya gerakan awal di Jawa Timur ini diharapkan mampu menginspirasi wilayah lain sehingga mengakselerasi inklusivitas keuangan di masyarakat,” kata Agus.
Di sisi keuangan, sektor sosial Islam yang mencakup sistem zakat dan wakaf memiliki potensi keuangan sekitar Rp217 triliun yang dapat memainkan peran penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan. Dari jumlah tersebut, potensi zakat di Jawa Timur mencapai Rp15,5 triliun dari 10.173.400 rumah tangga (Survei Ekonomi Nasional, 2009). Dengan kondisi tersebut, maka terdapat kekuatan yang besar bagi pengembanganekonomi syariah di Indonesia.
Berdasar Statistik OJK per Juli 2014, aset perbankan syariah di Jawa Timur tercatat sebesar Rp 27,2 triliun, dana pihak ketiga Rp 17 triliun, dan pembiayaan Rp 18,2 triliun. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing to deposit ratio/FDR) bank syariah sebesar 105,09 persen dan FDR bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) 166,36 persen. Sementara, rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance/NPF) bank syariah sebesar 3,06 persen dan NPF BPRS 7,74 persen.
Secara keseluruhan, total aset perbankan syariah Indonesia tercatat sebesar Rp 244,1 triliun, dana pihak ketiga Rp 185,5 triliun, dan pembiayaan Rp 187,8 triliun. Jaringan kantor cabang pun telah mencapai sekitar 3000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.