SEPUTAR EKONOMI ISLAM

SEPUTAR EKONOMI SYARIAH “Islamic Economics is Social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam.” (Abdul Mannan) By: EDWARN ABAZEL STYLE

Selasa, 06 Januari 2015



MUI: Hadapi MEA, Pemerintah Jangan Tidur
Sebentar lagi, produk ASEAN akan membanjiri Indonesia. Untuk meningkatkan persaingan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau  pemerintah bekerja keras melindungi UKM dengan sertifikasi halal.




Ketua Bidang Produk Halal MUI, KH. Amidhan Shaberah.
Ketua Bidang Produk Halal MUI, KH. Amidhan Shaberah, menyatakan, menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, produk luar akan membanjiri pangsa pasar di Indonesia. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) harus bersegera menyiapkan diri .”Untuk meningkatkan daya saing UKM dan IKM dalam menghadapi MEA, mereka harus mensertifikasi halal produknya ke MUI,” kata Amidha, kepada MySharing, saat ditemui di kantor MUI Pusat Jakarta, pekan lalu.
Menurutnya, standarisasi produk halal yang beredar di pasaran perlu diperketat dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Untuk meningkatkan layanan standarisasi ini, MUI memiliki 44 lembaga Halal Certifier (pemegang sertifikasi halal) di 22 negara di dunia.
Amidhan mencontohkan, misalnya produk impor dari Tiongkok masuk ke Indonesia dan produknya tidak mendapatkan sertifikasi halal logo MUI. “Maka, produknya akan ditolak masuk ke Indonesia,” tegasnya.
Dalam menghadapi MEA, ia juga berharap hotel-hotel di Indonesia harus berlabel syariah, tidak boleh ada penjualan minuman beralkohol, sekalipun ada tamu asing, Terpenting lagi, sosialisasi hotel syariah harus gencar karena Indonesia yang memiliki wilayah potensial untuk dikembangkan sebagai paket wisata halal. Paket ini, kata Amidhan, bisa mendorong berkembangnya hotel syariah dan restoran halal di Indonesia. “ Jika sudah sertifikasi halal, menghadapi persaingan MEA bukan suatu kekhawatiran,” ujarnya. Baca juga: Apa Saja Kriteria Hotel Syariah?

Namun demikian, menurutnya, untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia,terpenting adalah peran pemerintah dalam mensosialisasikannya. Dalam sosialisasi itu, tentu pemerintah juga harus membuat gerbarakan memberikan pelatihan kepada UKM, IKM dan pengusaha hotel agar mereka lebih berinovasi dalam memasarkan produknya. Persiapan menghadapi MEA tidak boleh dipandang sempit. Apalagi potensi pasar Muslim Indonesia 80 persen dari total populasi Muslim ASEAN. “Hadapi MEA, pemerintah jangan tidur harus kerja keras sosialisasikan wisata halal,” kata Amidhan.
Lebih lanjut ia menegaskan, sebanyak 82 persen rakyat Indonesia yang Muslim menyadari akan produk bersertifikat halal. Begitu pula dengan non-Muslim, mereka mulai sadar untuk mengonsumsi produk halal karena merasakan manfaatnya, salah satunya aman dan sehat. Baca juga: Produsen di Kawasan Balkan Lirik Industri Halal
Logo sertifikasi halal, tegasnya, memberikan manifestasi bagi masyarakat Muslim yang sudah tersentuh dengan produk-produk halal. Terbukti, banyak masyarakat tidak hanya Muslim, tapi non-Muslim menanyakan label halal terlebih dahulu sebelum membeli produk baik itu makanan, minuman dan kosmetik.
Menurutnya, mengkonsumsi makanan halal juga dapat menyehatkan tubuh dan lebih religius. Karena bisa saja doa kita tidak dikabulkan, gara-gara makanan yang dikonsumsi itu tidak halal. “Artinya halal secara hukum dan juga halal secara agama. Kita ingin keduanya terpenuhi agar jasmani dan rohani sehat,” ujarnya.